Revisi Permenhub 32, Sebenarnya Untuk Siapa?

taxi-gps

Baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan revisi regulasi untuk mengatur angkutan sewa online yang berbasis aplikasi. Regulasi yang akan diberlakukan tanggal 1 April 2017 ternyata memunculkan berbagai polemik. Sayangnya, kita sendiri pun bisa melihat secara gamblang bahwa revisi regulasi tersebut hanyalah sebuah alat untuk menjamin para pelaku usaha angkutan umum konvensional yang notabene-nya telah bercokol puluhan tahun tanpa adanya inovasi.

Disaat perkembangan teknologi yang begitu cepat masuk ke setiap sektor industri, cepat atau lambat, industri transportasi juga akan terkena dampaknya. Adanya keributan antara pengemudi angkutan umum konvensional dengan pengemudi angkutan sewa online sebenarnya hanya sebuah gemercik air dari derasnya pusaran perkembangan teknologi. Sama halnya ketika angkot menggantikan bemo. Perubahan menyebabkan menyebabkan konflik karena orang tidak selalu siap akan perubahan.

Kita sendiri dapat melihat bagaimana perkembangan dari angkutan umum di Indonesia. Tidak banyak perubahan yang berarti dalam sepuluh tahun terakhir.

Faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa beragam, tapi bisa lebih dikarenakan para pengusaha sudah kompak pada satu suara dengan tempat mereka bernaung, yaitu organda. Oragnisasi tunggal tersebut telah menyebabkan munculnya kompromi bisnis antar anggotanya. Meciptakan zona nyaman bagi para pelaku bisnis yang tergabung di dalamnya.

Kehadiran angkutan sewa online ini mengancam turunnya penggunaan angkutan umum konvensional seperti taksi, metromini, angkot, bentor, ojek, dll. Akibatnya, penghasilan para pengemudinya ikut turun.

Dampak kehadiran angkutan sewa online seperti Grab, Go-Jek, dan Uber di Indonesia memang menyasar industri transportasi secara menyeluruh dan tidak hanya taksi konvensional.

Alasan pertama dari sisi harga. Bayangkan, saat ini dengan tarif promo ojek online bisa bersaing dengan tarif angkot. Untuk jarak dekat, angkot memasang tarif 4,000 rupiah dan bahkan lebih untuk beberapa daerah. Belum lagi jika tujuan kita harus menggunakan lebih dari satu trayek, setidaknya 8,000 rupiah kita harus keluarkan.

Kedua, dari sisi kualitasnya. Kita semua tahu bagaimana kualitas angkot yang ada di setiap sudut kota. Tidak jarang kita menemui kondisi angkot yang buruk bahkan sudah tua masih dipaksa untuk jalan. Selain itu, sikap dari pengemudi juga sering kita liat tidak tertib berlalu lintas dan bahkan tidak ramah kepada pengguna. Siapa yang menilai angkot dan pengemudinya agar terjadi perubahan?

Semua pengemudi angkutan umum konvensional tidak ada sistem penilaian yang diberikan oleh penggunanya. Artinya, untuk apa mereka berusaha memberikan layanan yang lebih jika nasibnya tidak ditentukan oleh penggunanya?

Kita tetap menggunakan angkutan umum konvensional lebih didasarkan pada tidak adanya pilihan alternatif. Kita hanya dapat menerima apa adanya saja kondisi tersebut sambil berdoa agar pemerintah dibukakan mata batinnya dan berinisiatif untuk membuat angkutan umum konvensional ini lebih baik.

Dengan kondisi demikian, bagaimana mungkin tidak terjadi peralihan penumpang secara masif ketika masyarakat saat ini memiliki pilihan?

Adanya angkutan sewa online ini jelas menguntungkan konsumen. Adanya inovasi menjadikan para pelaku usaha dapat memberikan harga yang bisa lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Kita saat ini bisa merasakan sewa mobil toyota avanza keluaran terbaru dengan tarif jauh lebih murah dibanding dengan taksi konvensional. Kita juga bisa merasakan enaknya ngojek tanpa takut harganya dipatok terlampau mahal.

Saat ini masyarakat memiliki pilihan. Menggunakan ojek online atau menggunakan angkot? Menggunakan taksi online atau mau menggunakan taksi konvensional? Bagaimanapun, masyarakat akan memutuskan pilihannya secara rasional.

Tarif Batas Atas dan Bawah di Taksi “Online” untuk Lindungi Konsumen. (KOMPAS)

Dengan tarif taksi online yang tidak jauh berbeda, relatif kebanyakan orang secara sadar akan tetap memilih menggunakan taksi online dibandingkan dengan taksi konvensional. Yang berbeda hanya demand untuk penggunaan taksi online akan menurun sesuai dengan hukum permintaan.

Mengapa demikian? Karena taksi konvensional tidak punya feature dimana taksinya dinilai langsung oleh penggunanya. Baik atau buruknya pelayanan taksi konvensional hanya akan berhenti di layanan pengaduan tanpa ada perubahan oleh pengemudi dan pelaku usahanya. Selain itu, kita pun bisa mengetahui harga di awal, tidak seperti taksi konvensional. Ini adalah kelebihan mutlak bagi taksi online dibandingkan dengan taksi konvensional.

Sungguh sangat disayangkan ketika sikap pemerintah lebih mementingkan bisnis para pelaku usaha angkutan umum konvensional tanpa berusaha untuk membuat keadaan dimana harus adanya peningkatan layanan dari angkutan umum konvensional tersebut. Apalagi dengan memberikan alasan yang terkesan mengada-ada dengan tujuan untuk melindungi konsumen.

Padahal akan lebih bijak jika revisi regulasi tersebut juga memberikan keharusan angkutan umum konvensional meningkatkan layanannya dan dibuat agar mereka juga memiliki daya saing yang tinggi.

Katanya, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah bertujuan untuk melindungi konsumen ketika adanya kenaikan harga ketika jam sibuk dan melindungi pengemudinya ketika banting harga pada jam-jam sepi.

Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang langsung menyasar pada tujuannya. Apa tujuan sebenarnya dari pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah tersebut bagi angkutan sewa online?

Ada poin penting yang harus digaris bawahi. Dalam argumentasinya, pemerintah seperti berasumsi ketika taksi online memasang tarif tinggi maka penggunanya akan dirugikan karena tidak dapat dibatalkan. Padahal penggunanya bisa mengurungkan niatnya untuk tidak jadi memesan taksi online tersebut.

Disini pemerintah memang terlihat masih kolot dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan teknologi.

Argumen tersebut juga secara jelas memperlihatkan pemerintah tidak percaya pada mekanisme pasar. Padahal, pasar dapat menyesuaikan keseimbangan antara supply dan demand dengan sendirinya. Yang ada, lagi-lagi, hak masyarakat untuk mendapatkan harga murah dengan kualitas lebih baik dikorbankan.

Karena, jika melihat dari sisi pelaku usaha angkutan sewa online dan penyedia aplikasi, mereka dapat menyesuaikan dan merubah strategi bisnisnya, tidak akan berdampak signifikan. Paling pasti, permintaan untuk angutan sewa online akan berkurang. Tapi, hal tersebut juga tidak serta merta menaikan permintaan angkutan umum konvensional.

Lalu selanjutnya, adanya aturan dimana kendaraan yang dijadikan angkutan sewa online harus menggunakan STNK berbadan hukum. Dan, badan hukum tersebut harus memiliki fasilitas seperti perusahaan taksi konvensional.

Aturan tersebut juga berimplikasi menutup akses pemilik kendaraan pribadi yang melakukan usaha kecil-kecilan dengan melayani penumpang ketika mereka senggang.

Dampaknya terhadap pelaku usaha, armada yang melayani angkutan sewa online untuk penyedia aplikasi berkurang secara signifikan. Tetapi, yang menjadi sorotan adalah hilangnya kesempatan masyarakat untuk mencari penghasilan lebih.

Saat ini kita sedang menyaksikan ketidakberpihakan pemerintah pada masyarakat dan memiliki sikap antipati terhadap inovasi. Yang semuanya berujung pada hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan harga yang (seharusnya) bisa lebih murah dengan kualitas dan pelayanan yang lebih baik. Juga hak masyarakat dalam menjalankan usaha mikro.

Pemerintah Serahkan Penentuan Tarif Taksi Online ke Pemda. (KATADATA)

Hal lain yang tak kalah menariknya, ditengah ramainya sikap protes terhadap regulasi tersebut, pemerintah berusaha untuk melempar bola panasnya ke masing-masing daerah.

Regulasi harga batas bawah dan batas atas yang ditetapkan ternyata kewenangan pengaturannya diberikan ke pemerintah daerah setingkat provinsi dengan berbagai alasan. Seakan, dibawah sana sudah banyak yang meminta jatahnya.

Sudah sangat banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran angkutan sewa online tersebut. Dari sekian banyak opini di atas, kita menilai yang dikorbankan bukanlah pengusaha, bukan juga pengemudinya, melainkan kita, sebagai pengguna dan masyarakat yang memiliki usaha mikro.

Yang merasakan pahitnya saat ini hanya segelintir orang, namun karena segelintir orang tersebut bisa berbuat sesukanya dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, maka hak masyarakat yang waras terkorbankan. Ayolah, mau sampai kapan pemerintah seperti ini terus?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s