Paradoks Prostitusi

140730_pol_prostitution-jpg-crop-noipromo-mediumlarge

Bisnis yang mengambil keuntungan dari seseorang yang mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual, atau yang biasa disebut dengan prostitusi, dianggap sebagai bisnis kuno yang tidak pernah mati dan tidak akan pernah. Prostitusi pun sangat identik dengan lokalisasi, walaupun dalam realitas yang ada bentuk prostitusi tidak terbatas pada wanita yang menjual tubuhnya di rumah-rumah bordil atau di jalan raya.

Bagian 1: Prostitusi, Antara Realitas dan Kebijakan Pemerintah

Prostitusi bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Prostitusi di Indonesia biasanya dilakukan di lokalisasi. Tempat tersebut tidak dengan sengaja dibentuk oleh pemerintah, melainkan merupakan tempat yang dengan sendirinya muncul dan berkembang. Hampir di seluruh kota besar di Indonesia dapat ditemukan tempat lokalisasi. Sebagian besar lokalisasi tersebut biasanya memang sudah ada dari dulu, bahkan dari sebelum kemerdekaan.

Persepsi mengenai prostitusi selalu negatif dimana para pelaku prostitusi, terutama pekerja seks komersial, dianggap sampah masyarakat. Prostitusi juga sarat akan berbagai macam tindakan kriminal. Fakta yang terjadi di lapangan, di banyak tempat lokalisasi mempekerjakan wanita dibawah umur. Selain itu, lokalisasi juga akrab dengan peredaran narkotika serta pelaku kejahatan lainnya.

Tingginya tindakan kriminal di lingkungan prostitusi telah menjadikan prostitusi dianggap sebagai salah satu faktor dari tingginya tingkat kriminalitas. Dengan pandangan seperti itu, solusi yang diambil pemerintah dengan menutup lokalisasi juga dibarengi dengan membina pekerja seks komersial agar mampu keluar dari bisnis prostitusi. Dengan cara inilah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan prostitusi. Khofifah selaku Menteri Sosial RI mengungkapkan rencana program Indonesia Bebas Prostitusi 2019. Dia menyebutkan terdapat 168 titik lokalisasi yang akan ditutup, dan hingga saat ini sudah sebanyak 68 titik lokalisasi yang sudah ditutup.

Menurut Khofifah, dilansir oleh Rappler (04/2016), program tersebut adalah upaya dalam memerangi permasalahan sosial seperti perdagangan manusia, kekerasan terhadap perempuan, dan eksploitasi seksual. Program tersebut bukan lagi baru, tetapi saat ini Kementerian Sosial memiliki komitmen yang lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya.

Sebelum gencarnya komitmen program Kementrian Sosial tentang prostitusi, pada pertengahan tahun 2014, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, cukup menyita perhatian publik dengan kebijakan penutupan lokalisasi Gang Dolly. Beberapa waktu sebelum eksekusi, Risma sempat membeberkan alasannya untuk membubarkan kawasan lokalisasi tersebut. Dia melihat lingkungan tersebut sudah sangat tidak layak sebagai kawasan tempat tinggal, selain alasan menyalahi Perda Nomor 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila. Risma juga menyoroti fenomena dimana anak-anak kerap menjadi korban. Banyak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan, padahal mereka masih dalam usia sekolah.

Selayaknya bisnis pada umumnya, respon bisnis prostitusi terhadap kebijakan pemerintah pasti sama dengan bisnis pada umumnya. Perubahan situasi dan kondisi bukanlah menjadi faktor penentu dalam berhentinya sebuah bisnis. Aturan hanya akan mendorong pelaku bisnis merubah model bisnisnya selama masih menguntungkan. Penanganan terhadap prostitusi sudah seharusnya tidak sembarangan. Jika dengan penutupan lokalisasi dapat memastikan tidak akan adanya pekerja seks komersial, maka pembahasan berhenti sampai disini.

Dari realita yang terjadi di lapangan, penutupan lokalisasi akan memunculkan permasalahan baru yang lebih modern dan lebih kompleks. Sebagai contoh, dengan ditutupnya lokalisasi, akan berdampak kepada semakin maraknya prostitusi online, dan dapat menjadi permasalahan sosial yang baru. Selain itu, pada fakta yang terjadi, penutupan lokalisasi tidak akan serta merta menghilangkan prostitusi itu sendiri, melainkan membuatnya awur-awuran ke jalan.

Pasca ditutupnya Gang Dolly oleh Walikota Surabaya, prostitusi masih tetap hidup, hingga saat artikel ini dipublikasi. Yang berbeda hanyalah proses transaksi yang terjadi tidak lagi di rumah-rumah bordil yang telah disegel pemerintah daerah, tetapi dengan cara-cara unik seperti transaksi dengan jasa antar-jemput. Prostitusi terselubung hadir setelah ditutupnya lokalisasi Gang Dolly. Fakta ini menjadikan usaha pemerintah menutup lokalisasi demi menghilangkan prostitusi hanya kegiatan menghambur-hamburkan uang negara.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, menanggapi masih maraknya prostitusi setelah dilakukannya penutupan adalah dikarenakan masih adanya kekosongan hukum tentang prostitusi dimana di Indonesia belum ada aturan yang menyebutkan bahwa prostitusi adalah tindakan kriminal dan dapat menjerat pelaku prostitusi. Sebagai informasi, pemerintah saat ini hanya dapat menjerat mucikari dengan undang-udang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dari kaca mata pemerintah, prostitusi secara keseluruhan merupakan tindakan penyimpangan sosial yang patut dihukum dan diberantas. Prostitusi dianggap faktor dari berbagai macam penyakit sosial, bukan penyakit sosial itu sendiri. Padahal, akar dari segala macam permasalahan sosial itu adalah kemiskinan, bukan prostitusi, dilansir oleh Rappler (04/2016). Tidak tepat jika pemerintah memiliki pandangan bahwa prostitusilah yang memiliki andil besar dalam berbagai macam permasalahan sosial.

Langkah kebijkan yang diambil pemerintah saat ini tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap praktik perdagangan manusia, kekerasan pada wanita, pekerja seks komersial dibawah umur, eksploitasi pekerja seks komersial, dan perbudakan. Pemerintah juga seakan tidak sadar atau tidak peduli akan isu utama dalam permasalahan prostitusi itu sendiri.

Bagian 2: Swedish Model, Solusi Masalah Prostitusi Yang Moderat

Meninjau lebih jauh para pekerja seks komersial di lokalisasi, banyak dari mereka terjerumus ke dalam prostitusi akibat perdagangan manusia. Mereka diculik atau diiming-imingi lalu dijual kepada mucikari. Terjebak dan tidak mampu keluar dari lingkaran prostitusi. Ketika alasan pekerja seks komersial bukan lagi berasal dari keinginan mereka sendiri, melainkan akibat nasibnya yang diperdagangkan maupun tekanan mucikari, maka disana terdapat hak atas hidup yang dirampas.

Pekerja seks komersial juga sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan. Pengguna jasa prostitusi dapat memiliki anggapan bahwa tindak kekerasan terhadap pekerja seks komersial adalah hal yang biasa dan tidak akan mungkin dilaporkan kepada polisi.

Dalam keadaan penuh tekanan tersebut, pekerja seks komersial biasanya akan bergantung kepada mucikari, yang mana resiko terhadap tindak kekerasan yang diterimanya justru lebih tinggi. Keadaan ini menciptakan siklus yang tidak mudah putus dan menjadikan pekerja seks komersial tidak berada pada posisi tawar yang setara. Hal ini juga menjadikan pekerja seks komersial dengan terpaksa memberikan hak atas kebebasannya kepada patronnya.

Menyoroti keadaan sering terjadinya ketidakadilan yang dialami pekerja seks komersial tersebut, dalam laporan yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO), diserukan agar adanya perlindungan terhadap pekerja seks komersial. ILO menyatakan bahwa pekerja seks komersial harus memiliki hak yang sama dengan jenis pekerjaan formal lainnya dan mengharapkan setiap pekerja seks komersial dapat hidup selayaknya warga negara lainnya yang bekerja di sektor formal. Negara tidak boleh menutup mata terhadap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan prostitusi dan tidak mengkriminalisasikan pekerja seks komersial.

Beranjak dari pandangan tentang dekriminalisasi pekerja seks komersial dan penjualan jasa prostitusi, maka hal tersebut menjadi dasar dalam sebuah model penanggulangan permasalahan prostitusi dimana penggunaan jasa prostitusi menjadi suatu tindakan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. Swedia adalah negara pertama yang menerapkan model kebijakan tersebut, sehingga model tersebut dinamakan dengan Swedish Model.

Swedish Model melihat marak terjadinya perdangan manusia (terutama untuk budak seks) dikarenakan adanya permintaan akan hal tersebut. Sama halnya dengan dasar teori hukum pasar, model kebijakan ini mencoba menghilangkan tindakan kriminal tersebut dengan cara menghilangkan akses terhadapnya, atau disebut dengan manipulasi terhadap permintaan. Caranya adalah dengan menerapkan aturan dimana pengguna jasa prostitusi dikriminalisasi.

Menurut laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Swedia, kebijakan tersebut dinilai sangat efektif dalam menurunkan praktik prostitusi di Swedia hingga setengahnya. Temuan yang dikeluarkan juga menunjukan terjadinya penurunan terhadap perdagangan manusia dan perilaku menyimpang (dalam arti membeli jasa prostitusi).

Kebijakan tersebut dinilai sukses dalam menanggulangi permasalahan prostitusi. Kesuksesan tersebut menjadi pedoman beberapa negara lainnya untuk menerapkan kebijakan yang serupa. Norwegia dan Islandia mulai menerapkan kebijakan tersebut pada tahun 2008 dan 2009. Swedish Model juga banyak menarik banyak perhatian negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia, Kanada, Perancis, Inggris, dll.

Kesuksesan yang dialami beberapa negara penganut Swedish Model bukan tanpa ampas. Banyak kontra yang cukup kuat ketika mulai diterapkannya model kebijakan tersebut. Salah satu cara penerapannya adalah dengan cara polisi wanita menyamar sebagai pelacur di jalanan dan menunggu pria hidung belang untuk menawar. Ketika sudah deal, maka polisi tersebut beserta temannya dengan segera menangkap pria tersebut.

Pandangan buruk tentang Swedish Model ini menyebutkan bahwa pengguna jasa prostitusi seolah dipancing dan dijebak untuk melakukan tindakan kriminal. Tidak jarang mereka yang tertangkap tangan beralasan baru melakukannya untuk kali pertama. Pengalaman ini sebetulnya sungguh manusiawi karena mengingatkan kita kembali tentang cerita Adam dan Hawa yang akhirnya dihukum turun ke bumi setelah Iblis mengimi-iminginya.

Sisi lain dari suksesnya model ini adalah adanya perubahan pola kegiatan prostitusi. Kegiatan menjual jasa prostitusi yang tidak dikriminalisasi menjadikan pekerja seks komersial tetap ada. Ketidakmampuan beralih profesi menjadikan mereka mau tidak mau tetap menjual jasa prostitusi. Permasalahan terjadi ketika diterapkannya model kebijkan tersebut menjadikan permintaan turun drastis. Para pekerja seks komersial lebih sulit mencari pengguna jasa prostitusi.

Pada akhirnya, kebijakan tersebut memaksa pekerja seks komersial menjadi jauh lebih aktif dan nekat dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka sampai memberanikan diri langsung memasuki mobil yang menghampiri ketika mereka menjajakan diri. Yang terburuk, mereka tidak bisa memilih mana penggunan jasa prostitusi yang sekiranya baik dan jahat.

Melihat dari permasalahan yang timbul dari kebijakan Swedish Model dimana para pengguna jasa prostitusi dikriminalisasi, muncul gerakan yang menyatakan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Pandangan tentang dekriminalisasi terhadap bisnis prostitusi secara keseluruhan salah satunya muncul dari Amesty International. “Pekerja seks komersial adalah grup yang paling termarjinalkan di dunia. Mereka menghadapi resiko pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi secara terus-menerus.” dilansir Amnesty International.

Bentuk dekriminalisasi terhadap pelaku prostitusi dan pengguna jasa prostitusi juga dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap legalisasi bisnis prostitusi. Pada kenyataannya, pandangan Amnesty Internasional tidaklah bermaksud untuk melegalkan bisnis prostitusi melainkan mengecualikan aktifitas menjual jasa prostitusi dari tindakan kriminal.

Bagian 3: Legalisasi Prostitusi, Langkah Ekstrim Menghadapi Masalah Prostitusi

Setiap pekerja seks komersial memiliki tingkat resiko yang tinggi tertular berbagai macam penyakit kelamin dan infeksi HIV. Faktor tersebut semakin berlipat ganda seiiring dengan minimnya edukasi tentang seks di tengah masyarakat. Pekerja seks komersial di lokalisasi yang kebanyakan dari golongan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah tidak memikirkan dampak kesehatan hingga sejauh itu. Data dari WHO menyebutkan bahwa sekitar 50 persen pekerja seks komersial yang terjangkit HIV di 6 bulan awal sejak mereka mulai menjadi pekerja seks komersial.

Di tengah masyarakat di Indonesia yang masih menganggap tabu jika seseorang melakukan tes HIV, penyebaran penyakit tersebut menjadi sulit untuk terdeteksi. Sekarang ini, trend dari orang yang mengidap HIV/AIDS adalah wanita dengan profesi sebagai ibu rumah tangga. Mereka sebagian besar tertular dari suami mereka yang sebelumnya memiliki aktivitas beresiko tetapi bersikap tidak terbuka kepada pasangannya.

Pemusatan bisnis prostitusi dengan adanya lokalisasi tidak sepenuhnya buruk. Hal tersebut dapat pemerintah jadikan salah satu kontrol terhadap siapa saja yang memiliki potensi penyebaran penyakit menular seksual. Sehingga pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Bahkan pemerintah dapat mengontrol tidak hanya pelaku prostitusi, tetapi juga pengguna jasa prostitusi.

Dilihat dari kaca mata yang berbeda, prostitusi dianggap memiliki perputaran uang yang sangat besar dan dilihat sebagai salah satu potensi sumber pemasukan bagi pemerintah. Selain itu, prostitusi juga dinilai ikut menghidupkan bisnis lainnya, baik di sektor formal maupun informal. Keadaan inilah yang memunculkan kebijakan untuk meminimalisir segala macam dampak negatifnya dengan melegalkan dan meregulasi prostitusi itu sendiri.

Legalisasi terhadap prostitusi bukanlah hal baru di dunia. Jerman pada tahun 2002 telah melegalkan prostitusi. Pada mulanya kebijakan tersebut hanya berpusat pada beberapa titik saja hingga akhirnya legal diseluruh penjuru Jerman. Bahkan, aktivitas bisnis prostitusi tersebut hampir terdapat di seluruh aspek mulai dari aktivitas rumah bordil, HR Company, hingga periklanan. Jerman sendiri memiliki rumah bordil terbesar di dunia.

Setelah 10 tahun sejak kebijakan tersebut diterapkan, legalnya prostitusi tidak menurunkan tingkat kekerasan terhadap pekerja seks komersial dan perdagangan manusia. The Guardian menyebutkan bahwa permasalah utama yang terjadi di Jerman bukan terletak pada legal atau tidaknya, tetapi terletak pada stigma yang tertanam di masyarakat. Sering terjadi dimana seorang pelacur memiliki dua pekerjaan untuk menutupi pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Mereka tidak mau masyarakat tahu tentang pekerjaan mereka sebagai pekerja seks komersial. Pada akhirnya, tidak banyak dari pekerja seks komersial yang mendaftarkan diri kepada pemerintah.

Legalnya prostitusi tidak serta merta menghilangkan stigma terhadap para pekerja seks komersial. Sekalipun pemerintah telah menetapkan bahwa pekerja seks komersial adalah pekerjaan formal, tetapi penerimaan masyarakat akan prostitusi masih tetap sama dengan sebelumnya.

Legalisasi prostitusi dapat dinilai tepat, asalkan memang ada kontrol yang ketat terhadap seluruh aspek di dalamnya. Selain itu, kontrol terhadap pemegang kekuasaan atas bisnis prostitusi tersebut.

Utamanya, perhatian pemerintah sudah seharusnya tidak tertuju hanya pada moral dan dampak prostitusi secara umum, tetapi lebih menitikberatkan terhadap pekerja seks komersial yang ingin terlepas dari dunia prostitusi serta penindakan terhadap kegiatan kriminal yang berada di dalam prostitusi. Hasil akhir yang dituju adalah demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s